Way Kanan, Lampung – LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung menyoroti dan melaporkan dugaan penyimpangan serta potensi tindak pidana korupsi di SMAN 1 Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Laporan ini akan disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Lampung, setelah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kegiatan sekolah.
Dalam keterangan resminya, Subki Bidang Investigasi Trinusa Provinsi Lampung menyampaikan beberapa temuan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk Permendikbud dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut poin-poin laporan yang disampaikan:
1. Dugaan Mark Up Data Siswa
Trinusa menemukan indikasi pemalsuan atau mark up data jumlah siswa di SMAN 1 Banjit. Tindakan ini diduga dilakukan untuk memperoleh dana BOS yang lebih besar dari yang seharusnya. Padahal, Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS telah mengatur ketentuan penggunaan dana BOS secara akuntabel. Mark up data siswa ini juga melanggar Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kelebihan Dana BOS yang Tidak Dikembalikan ke Negara
LSM ini juga menemukan indikasi kelebihan dana BOS yang tidak dikembalikan ke kas negara. Menurut Permendikbud No. 8 Tahun 2020, sisa dana BOS yang tidak digunakan sesuai peruntukannya wajib dilaporkan dan dikembalikan ke kas negara. Namun, hal ini diduga tidak dilakukan oleh SMAN 1 Banjit.
3. Anggaran Fiktif dalam PPDB
Trinusa mengungkapkan dugaan penganggaran fiktif dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Meskipun PPDB seharusnya dilaksanakan pada bulan Mei (tahap pertama/semester pertama), sekolah ini diduga menganggarkan kembali kegiatan tersebut pada semester kedua. Tindakan ini melanggar Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB serta prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
4. Pengelolaan Dana BOS yang Tidak Transparan
Pengelolaan dana BOS di SMAN 1 Banjit juga diduga tidak transparan. Tidak adanya keterbukaan informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana BOS menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan wewenang. Hal ini bertentangan dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 yang mengatur transparansi dalam pengelolaan dana BOS.
5. Dugaan Pembengkakan Anggaran dalam Beberapa Komponen
Trinusa juga menemukan indikasi pembengkakan anggaran dalam beberapa komponen, antara lain:
Pengembangan perpustakaan,
Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler,
Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran,
Administrasi kegiatan sekolah,
Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
Pembengkakan anggaran ini diduga melanggar prinsip pengelolaan keuangan yang diatur dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2020 serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Permintaan Trinusa kepada Kejaksaan Tinggi Lampung
Berdasarkan temuan tersebut, Trinusa memohon kepada Kejaksaan Tinggi Lampung untuk:
Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan dan potensi tindak pidana korupsi di SMAN 1 Banjit.
Memeriksa seluruh dokumen keuangan, laporan penggunaan dana BOS, dan dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan laporan ini.
Mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Trinusa
“Kami dari LSM Trinusa DPD Lampung merasa terpanggil untuk mengawal penggunaan dana publik, termasuk dana BOS, agar digunakan secara transparan dan akuntabel. Temuan-temuan ini harus disikapi serius oleh pihak berwenang untuk mencegah kerugian negara dan memastikan bahwa dana pendidikan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan siswa dan masyarakat,” tegas perwakilan Trinusa.
Respons Pihak Terkait
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMAN 1 Banjit dan Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan akan menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
(Tim)
